TUGAS SOFTSKILL 1: AKUNTANSI INTERNASIONAL

NAMA            : FIKA FITRIANTI

NPM               : 22210770

KELAS           : 4EB09

1.      Mengapa ada investor asing masuk ke dalam perusahaan itu ?

Jawab :

PT AGIS Tbk pada dasarnya mengutamakan investasinya di sector consumer elektronik. Perseroan merupakan salah satu perusahaan consumer elektronik terintegrasi yang memiliki jaringan distribusi diseluruh nusantara, serta memiliki bisnis retail dan layanan purna jual di Indonesia. PT Agis Tbk memulia bisnisnya sebagai agen tunggal Sony Corp. Jepang dimana perseroan terlibat dalam perencanaan produk dan juga brand management Sony di Indonesia hingga PT Sony Indonesia didirikan. Sejak tahun 1980an, Agis Electronic telah mendirikan lebih dari 15 kantor perwakilan diberbagai kota besar di Indonesia yang membawahi lebih dari 1000 dealer independen diseluruh negeri. Jaringan ini merupakan jaringan distribusi yang dominan dipasar domestic, terutama digunakan untuk menyalurkan produk-produk brand Sony, Samsung dan LG. Sejak tahun 2008, perseroan telah mulai meninjau dan menganalisa berbagai asset dan bisnis potensial di sector sumber daya alam (seperti tambang, batubara, nikel, baja dan emas). Di awal tahun 2012, perseroan mendirikan PT Agis Recources dengan menggandeng perusahaan investasi dari China, Fujian Xinjifu Enterprises Co Ltd, untuk bersama-sama berinvstasi pada asset dan bisnis sumber daya alam yang prospektif di Indonesia, termasuk investasi pada industry hilirnya. Untuk memperlancar usaha Agis Recources di Indonesia, investror strategis dari China berpartisipasi dalam kontribusi modal dan yang paling penting menarik keahlian, lembaga pendukung dan fasilitas kredit dari badan usah milik Negara di China guna mendukung keseluruhan pengembangan dan investasinya di sector sumber daya alam.

2.      Prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tersebut atau perusahaan yang diteliti?

Jawab :

Prinsip akuntansi yang digunakan adalah prinsip-prinsip laporan keuangan konsolidasian yang mencakup akun-akun entitas induk dan entitas anak. Akun “kepentingan non-pengendali pada entitas anak” merupakan hak pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut. Semua transaksi intern antara perusahaan dengan entitas anak telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK No.4 (revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu induk perusahaan dan dalam akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

PSAK No.50 (revisi 2006) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi yang harus diungkapkan.

PSAK No.55 (revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran asset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan.

Efektif 1 januari 2008, perusahaan dan anakk perusahaan menerapkan PSAK No.16 (revisi 2007),”Aset Tetap” yang menggantikan PSAK No.16 (revisi 1994),”Aset Tetap dan Aset Lain-Lain” dan PSAK No.17 (revisi 1994),”Akuntansi Penyusutan”.Berdasarkan PSAK No.16 (revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model)sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas asset tetap. Perusahaan dan anak perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran asset tetapnya.

3.      Siapa periksa kantor akuntan serta pendapatnya apa?

Jawab :

Pemeriksa kantor akuntan pada perusahaan PT. AGIS TBK (TMPI) adalah Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan. Menurut pendapat mereka bahwa berdasarkan audit, laporan keuangan konsolidasian yang mereka sebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT AGIS TBK dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta hasil usaha, dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seperti dijelaskan lebih lanjut dalam catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 25 (revisi 2009). “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”, perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 berkaitan dengan biaya penerbitan saham yang dikurangkan pada hasil penerbitan saham, yang berdampak saldo negatifagio saham ditahun 2010. Perusahaan membebankan saldo negative agio saham ke saldo laba / deficit dan perusahaan mengembalikan kembali saldo negative agio saham ke tambahan modal di setor.

4.      Stuktur permodalan ?

Jawab :
PT Agis Tbk adalah perusahaan terbuka yang berinvestasi diberbagai bisnis disektor yang propektif, antara lain perdagangan, retail dan servis untuk consumer elektronik, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, produk multimediadan layanan, serta energy dan sumber daya alam di Indonesia. Dalam permodalan PT Agis Tbk memiliki struktur perusahaan yaitu PT Agis Electronics, PT Agis Mitra Mandiri dan PT Agis Recources. Dalam ketiga perusahaan tersebut masing-masing perusahaan memiliki anak perusahaan dan permodalan yang dimiliki.

Berdasarkan penyataan keputusan pemegang saham PT Agis Multi Media Akta notaris No.16 tanggal 18 juli 2006, oleh notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta PT Agis Multi Media, Entitas Anak, telah melepas semua kepemilikan sahamnya sebesar 80% pada PT Bakti Multimedia (BMI) kepada PT Bahana Bumi Cemerlang dengan harga penjualan sebesar Rp 20.000.000 sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian. Pembayaran tersebut dilakukan oleh PT Agis Multimedia dengan menerbitkan promissory note No.001/BBC-PN/VII/06 tertanggal 27 juli 2006.

Berdasarkan akta No.19 tanggal 22 februari 2007, oleh notaries Edwar S.H., Notaris di Jakarta, tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak, bahwa 1 saham milik Soetrisno Santoso dijual kepada Jhonny Kesuma, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.000.000.

Berdasarkan akta No.6 tanggal 6 desember 2006, oleh notaries Edwar S.H., notaries dijakarta mengenai pernyataan keputusan pemegang saham PT Bhakti Telecommunication, Entitas Anak, telah melakukan perubahan anggaran dasar yang antara lain berisi perubahan nama menjadi PT Buana Maju Mandiri (BMM).
Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 22 Pebruari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asia Media Internasional, Entitas Anak, bahwa 1.250 saham milik Bambang Rudijanto Tanosoesoedibjo dijual kepada Jhonny Kesuma, dengan harga penjualan sebesar Rp1.250.000.
Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Bahana karya Persada dengan kepemilikan 99% berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 9 tanggal 30 Nopember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan Akta No.13 tanggal 22 Pebruari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta,tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahana Karya Persada, Entitas Anak, bahwa 4.950 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 4.950.000.000.
Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Muzio Multimedia dengan kepemilikan 80% berdasarkan Akta pendirian Perseroan No.10 tanggal 28 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan Akta No.17 tanggal 22 Pebruari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Muzio Multimedia, Entitas Anak, bahwa 1.600 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.600.000.000.
Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Citra Damai Abadi dengan kepemilikan 80% berdasarkan Akta pendirian Perusahaan No.8 tanggal 28 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan Akta No.16 tanggal 22 Pebruari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta,tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Damai Abadi, Entitas Anak, bahwa 1.600 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.600.000.000.
Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Indah Karya Perdana dengan kepemilikan 70% berdasarkan Akta pendirian Perusahaan No.9 tanggal 28 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan akta No.15 tanggal 22 Pebruari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indah Karya Perdana, Entitas Anak, bahwa 1.400 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.400.000.000.
Pada tahun 2006, PT Agis Mitra Mandiri, Entitas Anak mendirikan PT Mitra Sumber Berkat dengan kepemilikan 70% berdasarkan Akta pendirian Perusahaan No.5 tanggal 6 Desember 2006 oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan Akta No.14 tanggal 22 Pebruari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Sumber Berkat, Entitas Anak, bahwa 2.100 saham milik PT Agis Mitra Mandiri dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 2.100.000.000.
Berdasarkan Akta No.25 tanggal 26 Agustus 2005, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta,tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Artha Wahana Surya, Entitas Anak, bahwa 600 saham milik Soandy Gozzli dijual kepada PT Agis Electronic, dengan harga penjualan sebesar Rp 550.000.000.
Berdasarkan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Bukit Rimba Lestari, sebagaimana Akta No. 3 tanggal 7 Nopember 2005 dari Edwar, SH, Notaris di Jakarta modal dasar dan modal dasar disetor PT Bukit Rimba Lestari Masing-masing menjadi Rp 100.000.000.000 dan Rp 70.000.000.000. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh PT Agis Electronic sebesar Rp 69.640.000.000, sehingga 99,5% saham PT Bukit Rimba Lestari dimiliki oleh PT Agis Electronic, dan laporan keuangan PT Bukit Rimba Lestari dikonsolidasikan ke laporan keuangan PT Agis Electronic.
Berdasarkan Akta No.18 tanggal 22 Februari 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bukit Rimba Lestari, Entitas Anak, bahwa 69.640 saham milik PT Agis Electronic dijual kepada PT Agis Mitra Mandiri, dengan harga penjualan sebesar Rp 69.640.000.000. Berdasarkan Akta No.6 tanggal 20 September 2007, oleh Notaris Edwar S.H., Notaris di Jakarta,Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, telah menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Entitas Anak PT Agis Electronic sebanyak 15.000 lembar saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 15.000.000.000.
Berdasarkan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Karya Putra Internasional No. 15 tanggal 31 Juli 2007 telah menyetujui perubahan nama menjadi PT Klik 2 Play MultiMedia, dan menyetujui penjualan dan pengalihan saham kepada PT Agis Mitra Mandiri sebanyak 249 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 249.000.00. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-10058 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 September 2007. Laporan keuangan PT Klik 2 Play Multimedia telah dikonsolidasikan ke laporan keuangan PT Agis Mitra Mandiri. Pada tanggal 28 Desember 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-2048/PM/1994 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas 10.000.000 saham-saham perusahaan dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Pada tanggal 15 Maret 1997, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-358/PM/1997 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 68.500.000 saham. Pada tanggal 4 April 1997, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Pada tanggal 5 Maret 2012, berdasarkan Akta Notaris Dr. Misahardi Wilamarta,S.H.,M.H.,M.Kn.,LL.M., No. 09, Perusahaan dan Fujian Xinjifu Group mendirikan Agis Resources dengan masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 51% dan 49%. Agis Resources bergerak dalam bidang usaha pertambangan.
Berdasarkan Akta No.02 tanggal 08 Agustus 2012, oleh Notaris Susilawati Aliwarga S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Inti Bumi Sejahtera Mandiri, Entitas Anak, bahwa 1.300 saham milik PT Inti Bumi Sejahtera Mandiri dijual kepada PT Agis resources Mandiri, dengan harga penjualan sebesar Rp 1.300.000.000.

Sumber : www.idx.co.id

ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Nama   : Fika Fitrianti

Kelas   : 4EB09

NPM   : 22210770

A.    Pengertian Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 (empat) kebutuan dasar yang harus dipenuhi :

1.       Kredibilitas.

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2.      Profesionalisme

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntansi sebagai profeesional dibidang akuntansi.

3.      Kualitas Jasa

Terdapat keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi.

4.      Kepercayaan

Pemakai jasa akuntansi harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika professional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

B.     Etika Profesi Akuntansi Menurut IAI

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1.      Prinsip Etika, prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.

2.      Aturan Etika, aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan.

3.      Interpretasi Aturan Etika, Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

C.    Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntansi

1.      Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2.      Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

3.      Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4.      Obyektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling muktahir.

6.      Kerahasiaan

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya.

7.      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.      Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

D.    Contoh Kasus Pelanggaran Etika

Kasus KAP Andersen dan Enron

Kasus KAP Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron.

Analisa : Pelanggaran etika dan prinsip profesi akuntansi telah dilanggar dalam kasus ini, yaitu pada prinsip pertama berupa pelanggaran tanggung jawab profesi untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada jasa professional seorang akuntan. Prinsip kedua yaitu kepentingan publik juga telah dilanggar dalam kasus ini. Seorang akuntan seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan klien saja, tapi juga kepentingan publik.

E.     Perilaku Etika Dalam Profesi Akuntansi

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

F.     Etika Profesional Profesi Akuntansi Publik

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun 1981, 1986,1994, dan terakhir tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

G.    Etika Dalam Auditing

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untukmenyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasilusaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diI ndonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atauapabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam halauditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harusmenyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkanIkatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesiamengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanyaketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalandibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Sumber :

http://erma123.blogspot.com/2013/09/etika-profesi-akuntansi.html

http://adhebadriah.blogspot.com/2013/01/etika-profesi-akuntansi.html

http://rrolan.blogspot.com/2013/01/etika-profesi-akuntansi-2.html

ETIKA GOVERNANCE

Nama   : Fika Fitrianti

Kelas   : 4EB09

NPM   : 22210770

A.    Pengertian Etika Governance

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya.

Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing.

Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari-hari bermasyarakat,berpemerintahan dan lain-lain. Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah ), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir ( lahiriah ) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah – tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan.

B.     Budaya Etika

Gambaran mengenai perusahaan, mencerminkan kepribadian para pemimpinya. Budaya etika adalah perilaku yang etis. Penerapan budaya etika dilakukan secara top-down. Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu metode tiga lapis, yaitu :

1.      Corporate Credo adalah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan perusahaaan.

a.       Komitmen internal

1)      Perusahaan terhadap karyawan

2)      Karyawan terhadap perusahaan

3)      Karyawan terhadap karyawan lain

b.      Komitmen Eksternal

1)      Perusahaan terhadap pelanggan

2)      Perusahaan terhadap pemegang saham

3)      Perusahaan terhadap masyarakat

2.      Program etika adalah sistem yang sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk   mengarahkan pegawai dalam melaksanakan corporate credo. Contohnya Audit etika

3.      Kode etik perusahaan

Lebih dari 90% perusahaan membuat kode etik yang khusus digunakan perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya. Contohnya IBM membuat IBM’s Business Conduct Guidelines (Panduan Perilaku Bisnis IBM).

C.    Mengembangkan Struktur Etika Korporasi

Semangat untuk mewujudkan Good Corporate Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa perangkat struktural perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas “Board Governance”. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun “Board Governance” yang baik sehingga implementasi Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.

D.    Kode Perilaku Korporasi (Corporate Code of Conduct)

Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika. Code of Conduct merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis PT. Ninda Karya dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunukasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code of conduct.

E.     Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi

PT. NINDYA KARYA (Persero) telah membentuk tim penerapan Good Corporate Governance pada tanggal 5 Februari 2005, memaluli tahapan kegiatan sebagai berikut :

Sosialisasi dan workshop. Kegiatan sosialisasi terutama untuk para pejabat telah dilaksanakan dengan harapan bahwa seluruh karyawan PT NINDIYA KARYA (Persero) mengetahui dan menyadari tentang adanya ketentuan yang mengatur kegiatan pada level manajemen keatas berdasarkan dokumen yang telah didistribusikan, baik di Knator Pusat Divisi maupun keseluruh wilayah. Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005. Adapun Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT NINDYA KARYA (Persero) adalah sebagai berikut :

1.      Pengambilan Keputusan bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, tata kerja korporat, kebijakan dan struktur organisasi.

2.      Mendorong untuk pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

3.      Mendorong dan mendukung pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance, diperlukan instrumen-instrumen yang menunjang, yaitu sebagai berikut :

1.      Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan), pedoman dalam interaksi antar organ Perusahaan maupun stakeholder lainnya

2.      Code of Conduct (Pedoman Perilaku Etis), pedoman dalam menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara Perusahaan dengan Karyawannya.

3.      Board Manual, Panduan bagi Komisaris dan Direksi yang mencakup Keanggotaan, Tugas, Kewajiban, Wewenang serta Hak, Rapat Dewan, Hubungan Kerja antara Komisaris dengan Direksi serta panduan Operasional Best Practice.

4.      Sistim Manajemen Risiko, mencakup Prinsip-prinsip tentang Manajemen Risiko dan Implementasinya.

5.      An Auditing Committee Contract – arranges the Organization and Management of the Auditing Committee along with  its Scope of Work.

6.      Piagam Komite Audit, mengatur tentang Organisasi dan Tata Laksana Komite Audit serta Ruang Lingkup Tugas.

Sumber :

http://yonayoa.blogspot.com/2012/10/etika-governance_20.html

http://noviyuliyawati.wordpress.com/2013/10/23/ethichal-governance/

ETIKA BISNIS

Nama               : Fika Fitrianti

NPM               : 22210770

Kelas               : 4EB09

Mata Kuliah    : Etika Profesi Akuntansi       

A.    PENGERTIAN ETIKA BISNIS

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan  individu,  perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan  bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).

Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :

a.       Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

b.      Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

c.       Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh.

B.     ADA 3 JENIS MASALAH YANG DIHADAPI DALAM ETIKA

1.      Sistematik

Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.

2.      Korporasi

Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.

3.      Individu

Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.

C.    INDIKATOR ETIKA BISNIS

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah:

1.      Indikator Etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2.      Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan  indikator ini  seseorang pelaku bisnis dikatakan  beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

3.      Indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hokum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis  apabila  seseorang pelaku  bisnis  atau  suatu perusahaan telah mematuhi   segala   norma  hukum   yang   berlaku   dalam   menjalankan kegiatan bisnisnya.

4.      Indikator  etika   berdasarkan   ajaran   agama.   Pelaku  bisnis   dianggap beretika  bilamana  dalam  pelaksanaan  bisnisnya  senantiasa  merujuk kepada nilai- nilai ajaran agama yang dianutnya.

5.      Indikator etika berdasarkan nilai budaya.  Setiap pelaku  bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa.

6.      Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

D.    PRINSIP ETIKA DALAM BERBISNIS

Dibawah ini adalah prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah :

1.      Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Atau mengandung arti bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. la akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. Dalam kaitan ini salah satu contohnya perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan,diantaranya adalah:

a.       Memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka;

b.      Memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka;

c.       Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan, demikian juga kualitas Iingkungan mereka, akan dijaga kelangsungannyadan ditingkatkan terhadap produk  dan  jasa perusahaan;

d.      Perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan dan mengiklankan produk.

Untuk bertindak otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik. karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis, walaupun kebebasan belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Unsur lainnya dari prinsip otonomi adalah tanggungjawab, karena selain sadar akan kewajibannya dan bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, otonom juga harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya (di sinilah dimung-kinkan adanya pertimbangan moral). Kesediaan bertanggungjawab merupakan ciri khas dari makhluk bermoral, dan tanggungjawab disini adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri dan juga tentunya pada stakeholder.

2.      Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut.

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis-nya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran:

a.       Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis disini secara a priori saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicuranginya mau bekerjasama lagi, dan pihak pengusaha lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang tersebut.

b.       Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam berbisnis. Karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan rnenyebar yang menyebabkan konsumen tersebut beralih ke produk lain.

c.       Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan yaitu   antara  pemberi    kerja   dan   pekerja, dan berkait dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga.

3.      Prinsip Keadilan

Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapatdipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah:

a.       Keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua  pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yangsama sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara khusus dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar  Negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi, negara menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis.

b.      Keadilan komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, dan hubungan horizontal antar warga negara. Dalam bisnis keadilan ini berlaku sebagai kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat.

c.        Keadilan distributif. Atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis keadilan ini  berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan  dalam perusahaan yang juga adil dan baik.

4.      Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling mengun­tungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation.

5.      Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan.

Dari kelima prinsip yang tentulah dipaparkan di atas, menurut Adam Smith, prinsip keadilanlah yang merupakan prinsip yang paling penting dalam berbisnis. Prinsip ini menjadi dasardan jiwa dari semua aturan bisnis, walaupun prinsip lainnya juga tidak akan terabaikan. Karena menurut Adam Smith, dalam prinsip keadilan khususnya keadilan komutatif berupa no harm, bahwa sampai tingkat tertentu, prinsip ini telah mengandung semua prinsip etika bisnis lainnya. Karena orang yang jujur tidak akan merugikan orang lain, orang yang mau saling menguntungkan dengan pibak Iain, dan bertanggungjawab untuk tidak merugikan orang lain tanpa alasan yang diterima dan masuk akal.

E.     CONTOH KASUS ETIKA BISNIS

1.      Sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan. Sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama pihak pengembang.

2.      Sebuah Yayasan Maju Selalu menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp.500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar,sehingga setelah diterima,mereka harus membayarnya. Kemudian pihak sekolah memberikan informasi ini kepada wali murid bahwa pungutan tersebut digunakan untuk biaya pembuatan seragam sekolah yang akan dipakai oleh semua murid pada setiap hari rabu-kamis. Dalam kasus ini Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan mengikuti transparasi.

Sumber :

http://handyleonardoetikabisnis.blogspot.com/2012/09/pengertian-etika-etika-bisnis-dan.html

http://mardianah.blogspot.com/2013/10/tugas-1-etika-bisnis.html

bisnis.htmlhttp://taofigoeritno.blogspot.com/2013/10/teori-etika-bisnis.html

http://baddaysp.blogspot.com/2013/10/pengertian-etika-bisnis-indikator-etika.html